Nanik Siapkan Arah Baru BGN: Refocusing Penerima MBG Hingga Prioritas Wilayah 3T

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menetapkan empat prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari penataan ulang penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, peningkatan kualitas layanan, hingga penguatan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memastikan program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Prioritas pertama adalah melakukan refocusing penerima manfaat MBG. Langkah ini dilakukan agar program lebih terarah kepada kelompok rentan dan wilayah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi. Dengan penataan ulang sasaran penerima, manfaat program diharapkan dapat dirasakan secara lebih optimal.

Selain itu, BGN juga memberlakukan moratorium sementara terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari efisiensi dan penataan program, dengan fokus pada optimalisasi fasilitas yang telah beroperasi.

Di saat yang sama, BGN akan memperkuat kualitas layanan melalui peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap dapur-dapur MBG yang sudah berjalan. Penguatan standar operasional dan pengawasan dinilai penting untuk menjaga kualitas makanan, keamanan pangan, serta kelancaran distribusi kepada para penerima manfaat.

Sementara itu, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas berikutnya dalam pelaksanaan program. Pemerintah menilai daerah-daerah tersebut membutuhkan perhatian khusus agar akses terhadap layanan pemenuhan gizi dapat dirasakan secara lebih merata.

Empat prioritas tersebut menunjukkan arah kebijakan baru BGN yang menitikberatkan pada efektivitas program, kualitas layanan, dan pemerataan manfaat. Melalui langkah tersebut, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.